Riau,Harimaupagi.com – Memasuki pertengahan triwulan kedua tahun anggaran 2026, keresahan mendalam melanda para kepala sekolah SMA/SMK Negeri di Provinsi Riau. Meski pemerintah daerah telah menjanjikan penyelesaian utang tunda bayar dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), hingga Mei 2026 ini para kepala sekolah mengaku masih terjebak dalam lingkaran “gali lubang tutup lubang” untuk membiayai operasional harian sekolah. Kondisi ini bukan sekadar persoalan keuangan administratif, ia adalah krisis yang berdampak langsung pada keberlangsungan proses belajar mengajar dan nasib ribuan siswa serta tenaga pendidik yang menggantungkan harapannya pada kepastian dana tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah kepala SMAN dan SMKN mengaku belum menerima kejelasan realisasi pencairan tunggakan tahun 2024 dan 2025 secara penuh. Kondisi ini membuat pihak sekolah terjerat beban utang kepada pihak ketiga — mulai dari penyedia alat tulis kantor (ATK) hingga biaya perawatan fasilitas sekolah yang tidak bisa ditunda. “Kami sudah di penghujung semester genap tahun ajaran ini, namun beban tunda bayar tahun-tahun sebelumnya masih menghantui. Operasional sekolah tidak bisa berhenti, sementara dana yang turun tidak mencukupi untuk menutup utang lama,” ujar salah satu kepala sekolah di Pekanbaru yang meminta identitasnya dirahasiakan. Pernyataan ini bukan keluhan individual — ia adalah jeritan kolektif dari para pendidik yang berjuang keras di garis terdepan pendidikan dengan tangan yang hampir kosong.
Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebelumnya menyatakan bahwa keterlambatan ini merupakan dampak dari defisit anggaran daerah dan proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus dilalui sebelum pencairan tunda bayar dapat dilakukan. Namun bagi para pengelola sekolah, jawaban birokrasi yang memakan waktu panjang ini terasa sangat memberatkan di tengah kebutuhan operasional yang tidak bisa menunggu. Guru honorer yang gajinya sebagian bergantung pada dana BOSDA pun ikut merasakan dampak paling pahit dari keterlambatan yang terus berulang ini.
Menanggapi kondisi yang dinilai sudah melampaui batas toleransi, Ormas Lembaga Cakra Indonesia (LCI) angkat bicara dan menyuarakan keprihatinan serta desakan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau. Ketua Umum Ormas LCI, Sunggul Manalu, menegaskan bahwa persoalan tunggakan BOSDA yang berlarut-larut ini bukan sekadar masalah administratif keuangan daerah, ini adalah persoalan tanggung jawab negara terhadap hak dasar rakyat atas pendidikan yang berkualitas. “Kami melihat kondisi ini dengan sangat serius. Para kepala sekolah sudah berjuang sangat keras di lapangan, namun negara belum hadir secara nyata dengan kepastian anggaran yang mereka butuhkan. Pemerintah Provinsi Riau tidak boleh lagi membiarkan sekolah-sekolah berjalan dalam ketidakpastian yang menyiksa. Tunggakan BOSDA harus diselesaikan segera, ini bukan permintaan, ini kewajiban,” tegas Sunggul Manalu.
Sekretaris Umum Ormas LCI, Tri Wahyudi, menambahkan bahwa kondisi ini mencerminkan adanya persoalan sistemik dalam tata kelola anggaran pendidikan di Provinsi Riau yang harus segera dibenahi secara menyeluruh. Ia secara khusus menyoroti nasib guru honorer yang paling rentan terdampak dari keterlambatan pencairan BOSDA. Mereka yang mengabdi tanpa kepastian, menunggu tanpa kejelasan, dan terus berharap tanpa jawaban yang memuaskan. “Jangan sampai defisit anggaran dijadikan alasan permanen yang mengorbankan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik honorer. DPRD Riau harus mengambil sikap tegas dan memastikan pemenuhan hak dasar pendidikan ini menjadi prioritas utama dalam APBD 2026 bukan sekadar janji di atas kertas,” desak Tri Wahyudi dengan nada tegas.
Ormas LCI secara resmi mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menetapkan dan mengumumkan jadwal pasti pencairan tunggakan BOSDA kepada seluruh SMA/SMK Negeri di Riau tanpa penundaan lebih lanjut. Kepastian jadwal pencairan bukan hanya soal anggaran, ia adalah soal martabat institusi pendidikan yang tidak boleh terus dibiarkan terseok-seok dalam ketidakpastian. Para kepala sekolah kini berharap besar agar ada kepastian nyata dalam waktu dekat, agar mereka bisa fokus pada persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan peningkatan mutu pendidikan — bukan sibuk mengurus piutang yang tidak kunjung terselesaikan. Riau yang bermartabat harus dimulai dari sekolah-sekolah yang mampu beroperasi dengan kepala tegak, bukan dengan kepala yang terus tertunduk menanggung beban utang yang bukan salah mereka. (Tim)
