Kampar, Harimaupagi.com – Sejumlah warga Desa Kampung Pinang, Kabupaten Kampar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Pinang, Zulkifli, merangkap jabatan yang diketahui juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja sebagai guru.
Kondisi tersebut, menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan tugas serta kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan terkait rangkap jabatan. Tidak sedikit warga yang mempertanyakan apakah jabatan ganda itu dapat mengganggu fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa.
Situasi menjadi semakin sensitif karena Zulkifli merupakan paman kandung Kepala Desa Kampung Pinang. Hubungan kekerabatan tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
“Warga hanya ingin memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan transparan. Kalau Ketua BPD adalah PNS sekaligus keluarga dekat kades, masyarakat wajar bertanya-tanya,” Lengserkan Ketua BPD Desa Kampung Pinang, warga pertanyakan transparansi pengolalaan Desa,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Zulkifli disebut tetap menerima gaji sebagai PNS serta tunjangan sebagai Ketua BPD sesuai ketentuan yang berlaku. Namun sebagian warga menilai situasi ini perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa maupun BPD Kampung Pinang belum memberikan keterangan resmi terkait isu rangkap jabatan dan dugaan konflik kepentingan yang berkembang di masyarakat. (Tim LCI)
