Jakarta, Harimaupagi.com –Prof. DR. KH Sutan Nasomal, S.H, M.H mengklaim, Halalkah uang Program Keluarga Harapan (PKH) yang nantinya berujung Hutang ke Negara lain dan anak anak kita menanggung beban biaya itu selama puluhan tahun.
Disinyalir, saat ini Kabarnya Negara sudah memiliki Hutan berkisar 8000 Triliun lebih dan belum lagi Hutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Hutang Swasta yang pastinya harus dibayar dengan cara menaikkan harga BBM atau sektor pajak dan mahalnya perizinan untuk masyarakat luas.
Pada tahun 2025 awal bulan Januari Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan kembali Bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
Tahap Ke-3. Dengan bantuan seperti :
1.Balita usia 0-6 Rp. 750.000,-
2.Ibu hamil Rp. 750.000,-
3.umur 25-40 Rp.700.000,-
4.Siswa SD Rp. 225.000,-
5.Siswa SMP Rp. 225.000,-
6.Sisws SMA Rp. 500.000,-
7.Lansia berusia Rp. 600.000,-
8.Penyandang disabiltas Rp. 600.000,-
Buruan Daftarkan diri Kalian, Akses Website resmi Kementerian Sosial. Batas Pendaftaran Sampai dengan 28 Februari 2025. Pendaftaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan di klaim atau dihubungi dalam jangka 1 X 24 Jam setelah mendaftar.
Dalam hal ini Prof. DR KH Sutan Nasomal, S.H, M.H Mengimbau kepada Pemerintah Pusat, seperti DPR RI, DPD RI, Presiden RI, jangan mengambil langkah langkah yang membuat Masyarakat akan terbebani lagi dengan masalah hutang Negara dalam peminjaman modal. Apalagi suku bunganya sangat memberatkan kantong Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Saat ini masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas dengan gaji bulanan yang jelas dan halal. Maka Prof. DR. KH Sutan Nasomal, S.H, M.H mengimbau agar permasalahan ekonomi saat ini di fokuskan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sudah banyak Masyarakat yang kesulitan bisa mencari uang agar bisa makan hari ini.
Di imbau juga peran Majelis Ulama Islam (MUI) agar menuntun dan menasehati Pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang akan merugikan pemerintah.
Masyarakat perlu pekerjaan tetap dan gaji bulanan yang halal dan bukan membutuhkan bantuan singkat yang sebenarnya tidak banyak bermanfaat.
Kebutuhan dalam kehidupan Masyarakat perbulannya bagi yang sudah berumah tangga membutuhkan biaya 6 juta standarnya. Karena harus bayar kontrakan.
Bila para mentri tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk Masyarakat dengan gaji yang sesuai kebutuhan yang sesuai.
Prof. DR. KH Sutan Nasomal, S.H, M.H mengkuatirkan Masyarakat akan mengalami kemiskinan yang lebih exstrem serta berdampak buruk untuk masa depan Indonesia.
Cara cara instan yang dilaksanakan Pemerintah pusat harus dikaji ulang dampaknya untuk Masyarakat kedepannya.
Mengapa para ahli ekonomi Indonesia bungkam. Padahal masih ada ide ide bagus agar pemerintah bisa membuka kerjasama dengan pihak eropa dan timur tengah untuk bersama sama menciptakan peluang bagus,” itu yang dikatakan Prof. DR. KH Sutan Nasomal, S.H, M.H kepada Awak Media.
Beliau juga mengimbau, agar pemerintah mendukung penuh pembukaan lahan baru untuk Masyarakat. Menciptakan Proyek pertanian yang lebih maju. Para nelayan juga membutuhkan perhatian pemerintah pusat agar di berikan proyek nasional agar bisa memaksimalkan pekerjaannya di lautan Indonesia yang sangat kaya. Jangan lupakan nasehat para pejuang di masalalu bahwa kemerdekaan Indonesia harus di syukuri dan dikelola dengan sebaik baiknya untuk Masyarakat Indonesia. (MO/HMP/RLS/SM)
Narasumber : Prof. DR. KH Sutan Nasomal, S.H, M.H (Dewan Pembina MO Harimaupagi.com)
